Soal Pergantian Perangkat Desa, Komisi I DPRD SBB Mediasi Dengan Dinas Pemdes dan Kades Nuruwe.
Editor
24 Jan 2022 21:41 WIT

Soal Pergantian Perangkat Desa, Komisi I DPRD SBB Mediasi Dengan Dinas Pemdes dan Kades Nuruwe.

LIPUTAN SBB-Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Senin 24 Januari 2022, menemui Kepala Dinas Pempberdayan Masyarakat Desa (PMD), Reinhold V. Lisapaly, Camat Kairatu Barat dan Kepala Desa Nuruwe, beserta para staf desa di ruang Komisi I DPRD SBB.

Pertemuan tersebut dalam rangka mediasi bersama Komisi I, terkait Kepala Desa Nuruwe, Simon Matital, yang sebelumnya telah mengangakat dan memberhentikan staf Desa Nuruwe tanpa ada rekomendasi Camat sebagai kepala wilaya setempat.

‘’Terkait pergantian dan pemberhentian staf desa, itu merupakan kewenangan kepala desa, sesuai amanat UU,” kata Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat (PMD), Reinhold V. Lisapaly,

Akan tetapi, kata Kadis, Kepala Desa juga harus melihat mekanisme yang ada, sehingga tidak menimbulkan polimik di internal Desa setempat dan tidak hanya itu, usulan pergantian dan pemberhentian itu pun harus didasari rekomendasi Camat sebagai kepala wilaya, berdasarkan amanat UU.

Lanjut Kadis, karena kalu sudah ada rekomendasi camat terkait pergantian dan pemberhentian staf desa, pihak kita (red  Dinas), selaku Pemerintah Daerah secara administrasi menggangap itu sah.

Selain itu tangapan komis dalam pertemuan rapat dengar pendapat (RDP), tersebut, Ketua Komisi I Jamadi Darman mengingatkan kepada Kepala Desa Nuruwe agar kembali melihat aturan, sebelum mengangkat dan memberhentikan staf desa yang lama. 

‘’Kita tidak membatasi pihak Kades untuk mengantikan dan memberhentikan prangkat desa, akan tetapi Kepala desa perlu juga melihat aturan, karena ada mekanisme yang mengatur, sesuai amanat UU.’’ papar ketua Komisi I Jamdi, saat memimpin rapat di gedung DPRD itu.

Tidak hanya itu Boby Gunawan Tianotak, Anggota DPRD Fraksi Hanura, yang juga Komisi I, dalam rapat tersebut menyampaikan hal yang sama, dirinya menegaskan, kepada Kades agar mengambil sebua kebijakan harus merujuk kepada aturan yang berlaku. (*).

Dapatkan sekarang

Liputan Seram Barat, Ringan dan cepat
0 Disukai