Soal Perda Negeri Adat, DPRD Menunggu Pemda
Ketua DPRD SBB, Abdul Rasyid Lisaholit
Redaksi
04 Nov 2021 06:12 WIT

Soal Perda Negeri Adat, DPRD Menunggu Pemda

Liputan SBB – Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Abdul Rasyid Lisaholit mengatakan, terkait dengan Perda Negeri Adat, pihaknya menunggu Surat Keputusan (SK) Bupati SBB, tentang Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

“Ini dalam bentuk Surat Keputusan Bupati SBB yang didasarkan pada Permedagri Nomor 52 Tahun 2014. Inilah yang masih berproses di pemda SBB.” Katanya, kepada wartawan.

Lisaholit menguraikan, jika SK bupati sudah keluar, maka DPRD akan menggodok Perda Negeri Adat. Dan setelah Perda Negeri Adat disahkan, maka langkah berikut DPRD SBB akan melakukan revisis terhadap Perda No 11 Tahun 2019.

“Revisi terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2019 harus dilakukan. Supaya status wilayah yang merupakan desa adat bisa terlaksana.” Katanya.

Sebab, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan dan Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa, yang membuat 92 Wilayah di Kabupaten SBB berstatus Desa. (*)

Dapatkan sekarang

Liputan Seram Barat, Ringan dan cepat
0 Disukai