Konsultasi Desa Adat, DPRD SBB Temui DPD RI
Ketua DPRD SBB, Abdul Rasyid Lisaholit, saat melakukan kunjungan kerja ke DPD RI, dalam rangka pembahasan Perda Adat di SBB.
Redaksi
20 Nov 2021 23:41 WIT

Konsultasi Desa Adat, DPRD SBB Temui DPD RI

Liputan SBB-Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Abdul Rasyid Lisaholit, bersama Komisi 1 DPRD SBB melakukan konsultasi dengan Pimpinan DPD RI, dalam rangka pembahasan Perda Desa Adat.

Konsultasi dilakukan pada Kamis, 18 September 2021. Wakil Ketua DPD RI, Nono Sompono menerima tim DPRD SBB, di Kantor DPD RI di Jakarta.

Selan dengan pimpinan DPD RI, pimpinan dan komisi 1 DPRD SBB, bertemu dengan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI.

Ketua DPRD SBB, Abdul Rasyid Lisaholit, mengatakan, dalam Permendagri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dan Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa, maka dalam persyaratan pembentukan desa adat, salah satunya harus melampirkan Batas wilayah desa adat. Ini sangat prisip yang harus dibicarakan secara khusus.

“Banyak pokok pikiran yang disampaikan telah diterima, dan akan dibawakan kedalam rapat khusus pimpinan DPD RI bersama BULD RI untuk sinkronisasi dengan RUU perlindungan Masyarakat hukum adat," kata Lisaholit.

Dalam konsultasi bersama Nono Sampono, ia menyampaikan bahwa dalam persolaan penetapan batas desa, memang perlu hati-hati karena jangan sampai menimbulkan konflik sosial antar sesama desa.

“Olehnya itu Pak Nono Sampono dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Seram Bagian Barat, untuk membicarakan masalah ini," ungkap ARL. (*)

Dapatkan sekarang

Liputan Seram Barat, Ringan dan cepat
0 Disukai
Lihat Juga