Ingin Mekarkan Desa Komisi I DPRD SBB Gelar RDP Dengan Warga Buano Utara
Editor
20 Jan 2022 21:13 WIT

Ingin Mekarkan Desa Komisi I DPRD SBB Gelar RDP Dengan Warga Buano Utara

LIPUTAN SBB--Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan tim pemekaran Desa Buano Utara dan Dinas Pemdes Kabupaten SBB.

RDP tersebut berlangsung di ruang rapat komisi I gedung DPRD SBB dan dipimpin oleh ketua komisi I, Jamadi Darman dan didampingi angota komisi lainnya.

Dalam rapat tersebut Sekertaris Panetia pemekaran Rustam Tamalene, sempat membacakan beberapa poin persyaratan pemekaran Desa yang sudah dituangkan dalam proposal Panetia pemekaran sebagai bahan pertimbangan guna menjadi desa administrasi dari desa induk Buano Utara saat ini.

"Sudah 3 kali kita meminta kepala desa dan BPD saat ini, untuk merekomendasikan kita menjadi desa namun mereka mempersulit," kata Rustam saat rapat berjalan di ruang komisi I DPRD SBB, Kamis (20/01/2022).

Menurutnya, secara adat maupun aturan pihak mereka sudah memenuhi standar UU Pemekaran menjadi satu desa. 

Menangapi apa yang disampaikan pihak Panetia pemekaran tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PEMDES), Kabupaten SBB, Reinhold V Lisapaly, mengatakan  pihaknya akan tetap mendorong apa yang disampaikan panetia pemekaran saat ini.

"Usulan pemekaran akan tetap kita dorang," ujarnya.

Kadis menyebut, usulan pemekaran itu sah-sah saja, asalkan sesuai mekanisme dan prosedur.

Dijelaskanprosedur yang dimaksut terkait pemekaran ini harus ada prakasa masyarakat melalui musyawara, kemudian diusulkan ke pemerintah Desa/Negeri dan BPD setempat, setelah itu baru pemerintah desa memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk menindak lanjuti segala prosesnya.

"Dan kemudian akan dilanjutkan ke DPRD guna menetapkan dan menyetujuinya," pungaksnya.

Selain itu ketua komisi I Jamadi Darman mengatakan, persoalan ini akan menjadi tugas dan tanggung jawab DPRD secara kolektip.

"Jadi terkait dengan proses panetia pemekaran, kita lembaga DPRD secara kolektip menerima itu secara terbuka, tapi pada prinsipnya teman-teman Panetia harus berproses secara regulasi," kata Jamdai.

Lanjutnya, dalam hal harus mendapat persetujuan dari pemerintah desa buano utara dan BPD, sehingga proses-proses selanjunya dapat berjalan dengan baik. 

Tidak sampai di situ, Jamdi juga menghimbau kepada masyarakat Buano Utara agar tetap menahan diri dan menjaga keamanan dan kenyamanan di desa buano utara.(tr).

Dapatkan sekarang

Liputan Seram Barat, Ringan dan cepat
0 Disukai