Doktor Achmad Jais Ely, Penjabat Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat usai paripurna serah terima jabtan yang digelar DPRD SBB, Senin 27 Mei 2024.

Di Paripurna DPRD SBB, Pj Bupati Jais Ely Sebut SDM ASN Perlu Jadi Perhatian Serius

MALTENG, LIPUTAN.CO.ID,- Dipimpin Rasyid Lisaholith, DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar paripurna serah terima jabatan Penjabat Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, dari Andi Chandra As'adudin kepada Achmad Jais Ely, berlangsung di Gedung Wakil Rakyat Saka Mese Nusa, Piru, Senin 27 Mei 2024. 

Paripurna tersebut sekaligus penyampaian pidato perdana Achmad Jais Ely sebagai Pj Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat. 

Dalam pidatonya, Jais Ely baru mengetahui SDM ASN di Seram Bagian Barat tak ada yang bergelar doktor. Selain itu, ASN yang menyandang status lulusan strata dua atau magister masih sedikit. 

"Saya baru dapat informasi dari Biro Kepegawaian bahwa di SBB tidak ada satupun ASN bergelar Doktor bahkan 1,3 persen yang bergelar S2. Ini menjadi problem besar bagaimana mengelola SDM di SBB yang besar kalau SDM kita masih begitu-begitu saja. Ini juga salah satu fokus saya dengan waktu yang singkat ini," jelas Jais Ely.

Menurutnya, tantangan saat ini di SBB adalah upaya melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, memajukan kualitas SDM. 

Oleh karena itu, Jais Ely butuh dukungan semua pihak termasuk DPRD SBB dalam mensukseskan program pembangunan. 

Dikatakan Pemkab SBB juga wajib mengelola sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang berdaya saing, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, mengurangi angka kemiskinan, stunting dan pengangguran. 

"kemudian pengendalian inflasi, peningkatan inovasi, memudahkan investasi, belanja APBD bagi produk dalam negeri, dan percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan birokrasi serta stabilitas politik dan keamanan," terangnya. 

Achmad Jais Ely melanjutkan, selaku Penjabat Bupati Ia mengatakan bahwa tugas dan kewajiban sebagaimana ditegaskan pemerintahan pusat yaitu, melakukan fasilitasi dan mensukseskan agenda nasional Pilkada serentak 27 November 2024, antara lain memastikan ketersediaan alokasi anggaran sesuai dengan NPHD yang telah disepakati serta menjaga netralitas ASN. 

“Hal ini sebagai bagian dari amanat konstitusi dalam penyelenggaraan pemda, rapat paripurna hari ini memiliki makna yang sangat khusus, karena tidak hanya sekedar mengawali tugas saya yang baru sebagai penjabat bupati, namun juga untuk memulai langkah-langkah besar dalam melanjutkan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, tata kelola dan pelayanan publik di kabupaten yang bertajuk Saka Mese Nusa ini. Semua hal ini telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah kabupaten tahun 2023-2026," tandas Pj. Bupati.